SEJARAH PARALEGAL DI INDONESIA

Kamis (10/05/2018) dini hari seorang teman kantor bertanya kepada saya mengenai apa yang dimaksud dengan Paralegal, karena secara tidak sengaja dia membaca sebuah cover sebuah buku yang memuat kata Paralegal.

Sambil mendengar lantunan lagu-lagu yang diputarkan radio Prambors di ruang kerja dan diselingi dengan merokok, kami mendiskusikan mengenai sejarah paralegal di Indonesia, apa yang dimaksud dengan paralegal dan apa peran & fungsi paralegal.

Kurang lebih obrolan kita dini hari tersebut saya rangkum dalam tulisan saya di bawah ini. 

Sejarah Paralegal Di Indonesia

Perkembangan paralegal pada umumnya mengemuka pada era 1970-an. Pada masa itu LSM-LSM di Indonesia mulai menjalankan program-program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin[1]. Istilah yang digunakan pada medio 1970 an dengan istilah pokrol bambu. Sering pula paralegal digambarkan sebagai seseorang yang tidak mesti seorang sarjana hukum atau mengeyam dunia pendidikan hukum diperguruan tinggi. Namun paralegal harus mengkuti pendidikan khusus keparalegalan tentang sistem hukum dasar, hak asas manusia dasar, keterampilan hukum dan pengorganisiran.

Salah satu lembaga yang konsen mengembangkan konsep paralegal di Indonesia adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada masa 1980an LBH-YLBHI telah menggunakan isu hukum sebagai jalan masuk untuk membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan-pendidikan berbasis komunitas. Bahkan menurut Patra M. Zen, diawal tahun 1990-an dimotori LBH-Yayasan LBH Indonesia, telah membentuk Jaringan Paralegal Indonesia. Akan tetapi jaringan tersebut tidak aktif lagi sejak 1996.

Lalu pada periode 1990-an, pendidikan paralegal mulai berkembang berdasarkan isu dengan mengundang beragam komunitas dimasyarakat. Ditandai dengan berdirinya organisasi non-pemerintah yang spesifik menangangi isu-isu tertentu seperti WALHI, ICEL dan LBH Apik. WALHI dan ICEL menyelenggarakan pelatihan paralegal dibidang lingkungan hidup. Sementara LBH Apik menyelanggarakan pendidikan paralegal untuk isu kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan dan anak.

Memasuki tahun 2000-an, pendidikan paralegal tidak lagi hanya berbasiskan kasus maupun isu, melainkan semua pengetahuan dan keterampilan yang dianggap perlu bagi paralegal untuk menjadi jembatan dan mendorong perjuangan dikomunitasnya.

Pada tahun 2011, Indonesia menerbitkan Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU Bantuan Hukum”). UU Bantuan Hukum tersebut memberikan pengertian dan fungsi serta tugas Paralegal dalam memberikan bantuan hukum.

Paralegal dan Fungsinya

Pasal 1 angka 21 UU Bantuan Hukum, pengertian paralegal adalah seseorang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materil maupun hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan.

Secara garis besar fungsi-fungsi paralegal adalah melakukan pengorganisiran, pendidikan dan advokasi. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh paralegal harus dipahami oleh dalam rangka menunjang tugas-tugas pengacara dalam penanganan kasus, penelitian dan pengembangan masyarakat. Paralegal tidak dapat dilepaskan secara mandiri dalam melakukan fungsi-fungsinya demi menjaga mutu kualitas bantuan hukum yang diberikan.

Beberapa fungsi-fungsi paralegal didasarkan pada kerja-kerja bantuan hukum, yaitu:

1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat;
2. Mendidik dan melakukan penyadaran;
3. Melakukan analisa sosial;
4. Advokasi;
5. Membimbing, melakukan mediasi;
6. Bantuan Hukum;
7. Jaringan Kerja;
8. Mendampingi masyarakat untuk melakukan aksi protes dan audensi;
9. Dokumentasi;
10. Mengkonsep surat-surat;
11. Membantu pengacara.

---

[1] Asrul A Sigalingging Dkk. Paralegal berbasis organisasi rakyat. YLBHI LBH Padang, Padang, 2015 hal 19.