LANJUTAN SKENARIO POLITIK UPAH MURAH ALA PRESIDEN JOKO WIDODO

Pesan Presiden Joko Widodo semasa kempanye yang akan mensejahterakan kaum buruh Indonesia nyata-nyata hanya buwalan janji-janji politik semata. Melalui serangkaian kebijakan yang dibuat oleh Presiden kita tersebut justru melakukan pemiskinan secara struktural kepada kaum buruh di Indonesia yang diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan politik upah murah.

Pertengahan Tahun 2015, Indonesia dilanda guncangan ekonomi yang cukup kuat. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang bisa melanda perekonomian Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan rangkain paket kebijakan. Di antara paket kebijakan tersebut adalah  peningkatan kesejahteraan pekerja, antara lain formula upah minimum provinsi (UMP), memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya bagi pekerja yang terkena PHK dan pemberian kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dituangkan dalam paket kebijakan jilid IV.

Paket kebijakan jilid IV yang menjadi dasar Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP Pengupahan). Sejak bergulirnya isu akan segera disahkannya PP Pengupahan, buruh dari berbagai organisasi melakukan gelombang penolakkan pengesahan tersebut dan gelombang penolakkan terhadap Peraturan Pemerintah ini semakin besar paska ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015.

A.    Buruh Menolak Pelanggengan Politik Upah Murah dan Pemiskinan secara Struktural

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang disahkan oleh Pemerintah dinilai merupakan bagian dari pelanggangan politik upah murah dan pemiskinan struktural. Akibatnya sudah dipastikan buruh dan keluarganya semakin terbebani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau dapat dikatakan semakin menjauhnya kesejahteran para kaum pekerja ini. Lebih lanjut kebijakan yang dkeluakan Pemerintah ini telah mencederai rasa keadilan sosial, Karena yang sejahtera bukan kaum pekerja Indonesia melainkan para pengusaha atau kaum pemodal yang artinya buruh semakin tertindas.

Dasar kekhawatiran tersebut dapat kita lihat dari Analisa, antara lain:

PEMBENTUKKAN PP PENGUPAHAN TIDAKLAH PARTISIPATIF

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dalam BAB XI Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan: bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa masayarakat sebagaimana dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa dalam proses pembentukan PP Pengupahan dalam hal ini Pemerintah tidak memberi ruang kepada pekerja atau buruh untuk memberikan masukan menyangkut materi dan substansi Peraturan tersebut, sehingga dinilai dalam proses pembentukannya bertentangan dengan Pasal 96 UU 12 Tahun 2011.

PP PENGUPAHAN BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Bahwa secara tegas perlindungan hak asasi tentang kehidupan yang layak diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan layak.

Bahwa dengan diterbitkannya PP Pengupahan dalam Pasal 44 dijelaskan bahwa Upah minimum dihitung dengan Fomula Perhitungan upah minimum yaitu Upah Minimum yang akan ditetapkan = upah minimum tahun berjalan {upah minimum tahun berjalan X (inflasi % + Pertumbuhan Ekonomi)}, atau secara singkat upah minimum dipengaruhi dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, atau dalam kata lain apabila inflasi dan pertumbuhan ekonomi menurun berdampak juga pada Upah Minimum yang akan ditetapkan.

Bahwa ada kemungkinan dimana inflasi menurun dan perkembangan ekonomi menurun terjadi penuruhan pada Upah Minimum atau dengan kata lain ada pengesampingan Kebutuhan Hidup Layak dalam menentukan Upah Minimum. Dan tidak memberi jaminan kehidupan yang layak apabila inflasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini jelas bertentangan dengan jaminan atas kehidupan layak yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang, atau dengan secara keseluruhan substansi pada PP Pengupahan tidak mengakomodir perlindungan terhadap Hak berkehidupan yang layak.

PP PENGUPAHAN MEREDUKSI FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN & PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENENTUAN UPAH MINIMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.”

Kemudian lebih lanjut dewan pengupahan diatur dalam Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004, yang menjelaskan tata kerja Dewan Pengupahan yang wajib melakukan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden melalui Menteri. Kemudian diatur dalam Permen No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, memberi kewenangan kepada Dewan Pengupahan untuk melakukan survei dengan membentuk Tim yang terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar, dengan mengikutsertakan Badan Pusat statistik setempat.

Dengan demikian merujuk pada Pasal 89 UU ketenagakerjaan, bahwa (Komponen Hidup Layak)  yang ditetapkan memperhatikan Rekomendasi Dewan Pengupahan melalui survei dan dalam hal ini mengikutsertakan Badan Pusat Statistik untuk menentukan KHL.

Kemudain memperhatikan PP Pengupahan mereduksi kewenangan Dewan Pengupahan untuk melakukan survei dan menentukan KHL, hal tersebut seperti tertera pada Pasal 43 ayat (7) yang menjelaskan Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Dengan lahirnya PP Pengupahan ini membatasi kewenangan Dewan Pengupahan yang tadinya menentukan KHL berdasarkan survei dan membuat laporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, setelah lahirnya PP Pengupahan Dewan Pengupahan hanya Menggunakan data dan Informasi dari Badan Pusat Statistik, yang nantinya menjadi rekomendasi KHL. Sehingga secara tidak langsung menghilangkan Kewenangan Dewan Pengupahan. Hal ini jelas bertentangan dengan Amanat Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pada prinsipnya memberi kewenangan Dewan Pengupahan untuk survey pasar dan menentukan KHL setiap Tahun yang kemudian akan menjadi rekomendasi upah minimum.

UPAH MINIMUM DI INDONESIA MASIH LEBIH RENDAH JIKA DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN DI ASEAN

berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (InternationalLaborOrganization/ILO), upah minimum buruh di Indonesia hanya sebesar US$ 171 per bulan atau sekitar Rp 2,30 juta (kurs Rp 13.500 per dolar AS). Dimana upah minimum di Indonesia ebih rendah dibandingkan Vietnam yang sebesar US$ 187, upah buruh di Malaysia sebesar US$ 390, sementara buruh di Thailand dan Filipina masing-masing digaji US$ 392 dan US$ 360 setiap bulan. Sedangkan upah minimum buruh di Singapura mencapai US$ 3.527 per bulan. Apabila kenaikan upah ditentukan hanya sebatas inflansi + pertumbuhan ekonomi, maka setiap tahun penyesuaian upah di Indonesia hanya dalam kisaran 10 persen (bahkan bisa lebih kecil). Padahal harga kebutuhan pokok di Indonesia penuh dengan ketidakpastian.

PERATURAN PENGUPAHAN MENENTUKAN UPAH MINIMUM DENGAN MENGHILANGKAN PERHITUNGAN HIDUP LAYAK

Pasal 88 UU Ketenagakerjaan Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup Layak diatur dalam Permen No. 13 Tahun 2012 Dewan Pengupahan menetukan KHL melalui survei seperti dijelaskan Pasal 3 ayat (1) Nilai masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh melalui survei harga yang dilakukan secara berkala.

Salah satu pengaturan yang baru di dalam PP Pengupahan pada Pasal 43 ayat (5) adalah kebutuhan hidup layak ditinjau 5 (lima) tahun sekali. Kemudian pada Pasal 43 ayat (8) menjelaskan peninjauan jenis dan komponen akan kebutuhan hidup layak dilakukan oleh Menteri atas hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional.

Selanjutnya pada Pasal 43 ayat (7) PP Pengupahan menerangkan Data yang digunakan oleh Dewan Pengupahan Nasional bersumber dari data yang diolah oleh lembaga bidan statistik. Hal ini berarti Dewan pengupahan tidak lagi melakukan survey KHL setiap tahunnya. Dalam PP Pengupahan tidak begitu jelas bagaimana kontribusi KHL terhadap kenaikan upah minimum.

Bahwa PP Pengupahan menjelaskan tentang upah minimum dihitung berdasarkan formula upah minimum, bahwa formula upah minimum diatur dalam pasal 44 ayat (2)  menjelasakan: “Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ PDBt)}”

Kemudian pada penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dijabarkan sebagai berikut:

Formula perhitungan Upah Minimum:

UM_n=UM_t+{ UM_t x (inflasi_t + % Δ PDB_t)}

Keterangan:

UMn	:	Upah minimum yang akan ditetapkan.
UMt	:	Upah minimum tahun berjalan.
inflasit	:	Inflasi yang dihitung dari periode september tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
Δ PDBt	:	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.

Dari ketentuan PP Pengupahan menjelaskan bahwa KHL yang sudah ditentukan oleh Dewan Pengupahan tidaklah menjadi dasar penentuan upah minimum, hal ini dikarenakan setelah ditentukannya KHL atau upah minimum tahun berjalan kemudian dikalikan pada presentase Inflasi dan pertumbuhan Ekonomi hal ini pertama membuat upah minimum tidak lagi ditetapkan sesuai Kebutuhan Hidup Layak, tetapi KHL dipengaruhi oleh inflasi dan Pertumbuhan ekonomi, apabila pertumbuhan inflasi dan Ekonomi menurun menjadikan Upah minimum yang ditetapkan menjadi di bawah KHL apabila merujuk Pada PP 78 Tahun 2015. Atau dengan kata lain bisa membuat penentuan upah minimun dibawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang secara jelas bertentangan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan upah minimum harus berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi bukan menjadikan presentase pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penetapan upah minimum. [WF]