Pidana Perburuhan Di Indonesia

PIDANA PERBURUHAN DAN JENIS-JENISNYA

PENDAHULUAN

Pelanggaran hak-hak normative terhadap pekerja atau buruh di Indonesia jelas kian hari kian meningkat. Perlindungan atas hak-hak normative tersebut dapat dilakukan dengan dua upaya hukum dalam sistem hukum perburuhan di Indonesia yaitu mekanisme perdata dengan upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan mekanisme pidana melalui laporan ke kepolisian atau pengawas ketenagakerjaan.

Dengan melihat sistem hukum perburuhan yang menganut privat dan publik telah berimplikasi kepada pola penegakkan hukum perburuhan atau ketenagakerjaan itu sendiri. Ini terlihat dalam tiga hal: 1) substansi hukum, 2) Intervensi pemerintah terwujud lewat kebijakan dan hukum perburuhan, dan 3) Lewat perundang-undangan ini diletakaan serangkaian hak, kewajiban, dan tanggungjawab kepada masing-masing pihak, bahkan diantaranya disertai dengan sanksi pidana dan denda.[1]

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Apakah pidana itu? Pidana menurut Sudarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu di dalam undang-undang. Van Hamel menyatakan pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan negara.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, hukum pidana adalah aturan dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Pengertian demikian meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Dari pengertian-pengertian hukum pidana yang telah diuraikan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana adalah hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan negara, di mana sanksi pidana yang keberlakukannya dipaksakan oleh negara.

PIDANA MATERIL DAN PIDANA FORMIL

Secara luas hukum pidana mencakup hukum pidana materill dan formil. Dalam istilah sehari-hari, istilah “hukum pidana” yang dimaksud adalah hukum pidana materiil, sementara untuk menyebut hukum pidana formil biasanya dikenal dengan “hukum acara pidana”.

Hukum pidana materiil merujuk pada asas-asas, perbuatan yang dilarang dan diperintahkan beserta sanksi kepada mereka yang melanggar. Contohnya“setiap orang, dilarang  dengan sengaja mengambil barang milik orang lain. Maka:

1.     Setiap orang dilarang dengan sengaja mengambil orang lain (perbuatan yang dilarang)

2.     Jika melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun (sanksi);

Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara pelaksanaan hukum materiil. Di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau kita kenal dengan KUHAP. Andi Hamzah menyebutkan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1.     Mencari kebenaran materiil

2.      Melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga neagra;

3.     Orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula;

4.     Mempertahankan sistem konstitusional terhadap pelanggaran kriminal;

5.      Mempertahankan perdamaian, keamanan kemanusiaan, dan mencegah kejahatan;

Dari uraian di atas, kita juga bisa menarik definisi perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu ”perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan itu”. Perbuatan pidana memiliki definisi berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berbicara tentang suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1.     Mampu mengerti makna serta akibat perbuatannya dengan sungguh-sungguh;

2.      Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;

3.     Mampu menentukan kehendak berbuat.

FUNGSI HUKUM PIDANA

Terdapat dua fungsi hukum pidana, yaitu fungsi pokok dan fungsi sekunder. Fungsi pokok yaitu hukum pidana yang termasuk daam cakupan hukum public menempatkan Negara sebagai pelaku utama yang menengakkan ketertiban umum atau menyelenggarakan tata di masyarakat.

Sedangkan fungsi sekunder hukum pidana yaitu memberikan penghukuman dan efek jera agar ke depan pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana tidak memgulangi lagi perbuatannya.

HUKUM PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subyek hukum tertentu. Dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi. Jika dihubungkan dengan hukum pidana materill, maka materiil hukum pidana dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP). Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1.     Hukum pidana khusus dalam Undang-undang pidana, misalkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain sebagainya;

2.      Hukum pidana khusus yang bukan dalam Undang-Undang Pidana misalkan UU Tentang Informasi dan Transasksi Elektronik, Undang-Undang Tentang Kehutanan, UU Ketenagakerjaan, UU Tentang Perbankan dan lain sebagainya;

Dalam hukum pidana khusus yang diatur di UU pidana (butir a di atas), aturan mengenai hukum materiil maupun hukum formilnua menyimpang dari KUHP dan KUHAP. Oleh karena itu dalam konteks teori, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang sering disebut sebagai tindak pidana khusus dan undang-undangnnya disebut sebagai hukum pidana khusus. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas lez specialis derogat legi generali atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum.

SUBYEK HUKUM PIDANA

1.      Orang atau pribadi kodrati

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indoneis, mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia atau pribadi kodrati (dengan beberapa penyebutan: setiap orang atau barang siapa);

3.      Badan Hukum atau korporasi

Secara prinsip, badan hukum atau korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Hanya saja, dalam KUHP belum mengatur korporasi sendiri sebagai subyek hukum pidana, melainkan orang-per orang yang ada dalam korporasi yang disangka melakukan tindak pidana (pengurus atau anggora pimpinan korporasi tersebut). Menurut Remmelink, perangkat sanksi khusus bagi korporasi adalah penjatuhan denda, penyitaan harta kekayaan korporasi, bahkan menjatuhkan putusan likuidasi terhadap korporasi;

PELANGGARAN DAN KEJAHATAN

Dalam konteks KUHP Indonesia, Buku Kedua KUHP adalah perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan Buku Ketiga KUHP adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran.

Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi, yaitu:

1.     Tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya dibandingkan dengan pelanggaran;

2.      Konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengarung pada sanksi pidana yang ciancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran;

3.     Percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikutangi sepertigam sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana;

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA PERBURUHAN

Jika kita melihat pada uraian-uraian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud pidana perburuhan adalah ketentuan hukum pidana yang berada di luar undang-undang pidana.

Ketentuan tindak pidana perburuhan ini menyebar pada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana, diantaranya:

1.     UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.      UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja;

3.     UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

4.     UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

5.     UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

6.     UU No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;

Berikut adalah tabel sejumlah tindak pidana perburuhan yang berjumlah 46 (empat puluh enam) jenis yang terdapat dalam 6 (enam) peraturan perundang-undangan di atas:

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Ketentuan Pidana)

No.	Aturan		Keterangan Perbuatan	Sanksi	Kategori Perbuatan
	UU	Pasal
1.	13/2003	74 jo pasal 183	Memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk a. perbudakan b. pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno/perjudian c. perdagangan miras, narkotika, psikotropika d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan & moral anak Ps. 74	Dipidana penjara min. 2 tahun dan max. 5 tahun dan atau denda min. 200 juta dan max. 500 juta Ps. 184 (1)	Tindak Pidana Kejahatan
2.	13/2003	167(5) jo pasal 184	Pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami PHK karena pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan pesangon Ps. 167 (5)	Dipidana penjara min. 1 tahun dan max. 5 tahun dan atau denda min. 100 juta dan max. 500 juta Ps. 184 (1)	Tindak Pidana Kejahatan
3.	13/2003	42 (1) jo pasal 185	Setiap pemberi kerja yang memperkejakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk Ps. 42 (1)	Dipidana penjara min. 1 tahun dan max. 4 tahun dan/atau denda min.100 juta dan max. 400 juta Ps. 185 (1)	Tindak Pidana Kejahatan
4.	13/2003	42 (2) jo pasal 185	Pemberi kerja perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing Ps. 42 (2)	Idem	Tindak Pidana Kejahatan
5.	13/2003	68 jo pasal 185	Pengusaha dilarang memperkerjakan anak Ps. 68	Idem	Tindak Pidana Kejahatan
6.	13/2003	69 (2) jo pasal 185	Persyaratan memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan Ps. 69 (2)	Idem	Tindak Pidana Kejahatan
7.	13/2003	80 jo pasal 185	Pengusaha wajib memberikan kesempatan bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya Ps. 80	Idem	Tindak Pidana Kejahatan
8.	13/2003	82 jo pasal 185	Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan Ps. 82 (1) Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1.5 bulan Ps.82(2)	Idem	Tindak Pidana Kejahatan
9.	13/2003	90 (1) jo pasal 185	Pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum Ps. 90(1)	Idem	Tindak Pidana Kejahatan
10.	13/2003	143 jo pasal 185	Siapapun dilarang menghalangi buruh dan serikat pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah Ps. 143 (1) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap buruh yang mogok kerja secara sah Ps.143 (2)	Idem	Tindak Pidana Kejahatan
11.	13/2003	160 (4) jo pasal 185	Pekerja yang diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas dasar pengaduan pengusaha dan dinyatakan oleh pengadilan tidak bersalah sebelum masa 6 bulan wajib dipekerjakan kembali Ps.160 (4)	Idem	Tindak Pidana Kejahatan
12.	13/2003	160 (7) jo pasal 185	Pengusaha wajib membayar uang penghargaan masa kerja satu kali dan uang penggantian hak apabila pekerja mengalami PHK karena diputus pengadilan bersalah. Ps.160 (7)	Idem	Tindak Pidana Kejahatan
13.	13/2003	35 (2) jo pasal 186	Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan sejak rekrutment sampai penempatan tenaga kerja Ps. 35 (2)	Dipidana penjara min. 1 bulan dan max. 4 tahun dan/atau denda min. 10 juta dan max. 400 juta Ps. 186 (1)	Tindak Pidana Pelanggaran
14.	13/2003	35 (3) jo pasal 186	Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan mencangkup kesejahteraan, dan kesehatan mental dan fisik pekerja Ps. 35 (3)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
15.	13/2003	93 (2) jo pasal 186	Pengecualian upah pekerja untuk tetap dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan Ps. 93 (2)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
16.	13/2003	137 jo pasal 186	Mogok kerja adalah hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai akibat gagalnya perundingan. Ps. 137	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
17.	13/2003	138 (1) jo pasal 186	Pekerja dan/atau serikat pekerja yang bermaksud mengajak pekerja lain pada saat mogok kerja berlangsung tidaklah melanggar hukum	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
18.	13/2003	37(2) jo pasal 187	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk Ps. 37(2)	Dipidana kurungan min. 1 bulan dan max.12 bulan dan/atau denda min. 10 juta dan max. 100 juta Ps. 187 (1)	Tindak Pidana Pelanggaran
19.	13/2003	44(1) jo pasal 187	Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku Ps. 44(1)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
20.	13/2003	45(1) jo pasal 187	Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja WNI sebagai tenaga kerja pendamping untuk alih teknologi dan alih keahilan dari tenaga kerja asing, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Ps. 45(1)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
21.	13/2003	67(1) jo pasal 187	Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya Ps. 67(1)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
22.	13/2003	71(2) jo pasal 187	Persyaratan pengusaha yang memperkerjakan anak a. dibawah pengawasan orangtua/wali b. waktu kerja max. 3 jam c. kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social dan waktu sekolah Ps. 71(2)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
23.	13/2003	76 jo pasal 187	Hak hak buruh perempuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha Ps. 76	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
24.	13/2003	78(2) jo pasal 187	Pengusaha yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja harus membayar upah lembur Ps. 78(2)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
25.	13/2003	79(1) jo pasal 187	Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja Ps. 79(1)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
26.	13/2003	79(2) jo pasal 187	Ketentuan istirahat dan cuti bagi pekerja a. istirahat antara jam kerja b. istirahat mingguan c. cuti tahunan d. istirahat panjang Ps.79(2)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
27.	13/2003	85(3) jo pasal 187	Pengusaha yang memperkerjakan pekerja pada saat libur resmi wajib membayar upah kerja lembur Ps.85(3)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
28.	13/2003	144 jo pasal 187	Larangan untuk pengusaha yang pekerjanya melakukan mogok kerja Ps. 144	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
29.	13/2003	14(2) jo pasal 188	Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggungjawab Ps.14(2)	Dipidana denda min. 5 juta dan max. 50 juta Ps.188 (1)	Tindak Pidana Pelanggaran
30.	13/2003	38(2) jo pasal 188	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta hanya dapat memungut biaya dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu Ps. 38(2)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
31.	13/2003	63(1) jo pasal 188	Perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT) yang dibuat secara lisan wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Ps. 63(1)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
32.	13/2003	78(1) jo pasal 188	Syarat pengusaha memperkerjakan pekerja lebih dari waktu kerja yaitu persetujuan pekerja dan waktu lembur paling banyak 3 jam per hari, 14 jam per minggu. Ps. 78(1)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
33.	13/2003	108(1) jo pasal 188	Pekerja yang memperkerjakan pekerja lebih dari 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah di sahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ps. 108(1)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
34.	13/2003	111(3) jo pasal 188	Masa berlaku peraturan perusahaan max. 2 tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya. Ps.111(3)	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
35.	13/2003	114 jo pasal 188	Pengusaha wajib memberitahu dan menjelaskan isi peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja Ps. 114	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
36.	13/2003	148 jo pasal 188	Pengusaha wajib memberitahukan kepada pekerja atau serikat pekerja dan instansi yang bertanggungjawab min. 7 hari kerja sebelum penutupan perusahaan(lockout)dilaksanakan. Ps. 148	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran

UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh (Ketentuan Pidana)

No.	Aturan		Keterangan Perbuatan	Sanksi	Kategori Perbuatan
	UU	Pasal
1.	21/2000	28 jo pasal 43	Siapapun dilarang untuk menghalangi ataupun memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota serikat pekerja dengan cara: a. melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja	Dipidana penjara min.1 tahun & max.5 (lima) tahun dan/atau denda min. 100 juta dan max 500 juta Ps.43 (1)	Tindak Pidana Kejahatan

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ( Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi)

No.	Aturan		Keterangan Perbuatan	Sanksi	Kategori Perbuatan
	UU	Pasal
1.	2/2004	12(1) jo pasal 122	Barang siapa diminta keterangan oleh moderator untuk penyelesaian hubungan industrial wajib memberikan keterangan termasuk membuka buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan	Dipidana kurungan min. 1 bulan dan max. 6 bulan dan/atau denda min. 10 juta dan max. 50 juta	Tindak Pidana Pelanggaran
2.	2/2004	22(1) jo pasal 122	Barang siapa diminta keterangan oleh konsiliator untuk penyelesaian hubungan industrial wajib memberikan keterangan termasuk membuka buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
3.	2/2004	22(3) jo pasal 122	Konsiliator wajib merahasiakan semua keterangan yang dimintanya	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
4.	2/2004	47(1) jo pasal 122	Barang siapa diminta keterangan oleh arbiter atau majelis arbiter guna penyelidikan untuk penyelesaian hubungan industrial wajib memberikan keterangan termasuk membuka buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
5.	2/2004	47(3) jo pasal 122	Arbiter wajib merahasiakan semua keterangan yang dimintanya	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
6.	2/2004	90(2) jo pasal 122	Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi ahli wajib untuk memenuhi panggilan dan memberikan kesaksiannya dibawah sumpah	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
7.	2/2004	91(1) jo pasal 122	Barang siapa diminta keterangan oleh majelis hakim untuk penyelesaian hubungan industrial wajib memberikan tanpa syarat termasuk membuka buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
8.	2/2004	91(3) jo pasal 122	Hakim wajib merahasiakan semua keterangan yang dimintanya	Idem	Tindak Pidana Pelanggaran
9.	2/2004	15 jo pasal 116 (1)	Mediator menyelesaikan tugasnya selambat lambatnya 30 hari terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan	Sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk PNS	Pelanggaran administrative

UU No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

No.	Aturan		Keterangan Perbuatan	Sanksi	Kategori Perbuatan
	UU	Pasal
1.	24/2011	52 huruf g jo pasal 54	Menghilangkan/ tidak memasukan/ menyebabkan dihapusnya suatu laporan dalam buku catatan/ dalam laporan, dokumen/ laporan kerja usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial	dipidana penjara max. 8 (delapan) tahun dan pidana denda max.1 miliar
2.	24/2011	52 huruf h jo pasal 54	Menyalahgunakan dan/atau menggelapkan asset BPJS dan/atau Dana Jaminan sosial	Idem
3.	24/2011	52 huruf i jo pasal 54	Melakukan silang antar program	Idem
4.	24/2011	52 huruf j jo pasal 54	Menempatkan investasi asset BPJS dan/atau Dana jaminan social pada investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah	Idem
5.	24/2011	52 huruf k jo pasal 54	Menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan sosial	Idem
6.	24/2011	52 huruf l jo pasal 54	Membuat atau menyebabkan adanya laporan palsu dalam laporan/ dokumen/ kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial	Idem
7.	24/2011	52 huruf m jo pasal 54	Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus/menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan/laporan, atau dalam dokumen/ laporan kegiatan usaha, laporan transaksi/ merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.	Idem
8.	24/2011	Ps 19(1) jo pasal 55	Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerja dan menyetorkannya pada BPJS	dipidana  penjara  max.  8 tahun atau  pidana  denda  max.  1 miliar
9.	24/2011	19(2) jo pasal 55	Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor tanggung jawabnya kepada BPJS	Idem

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

No.	Aturan		Keterangan Perbuatan	Sanksi	Kategori Perbuatan
	UU	Pasal
1.	1/1970	Ps. 15 ayat 2	Apabila terjadi kecelakaan kerja	Dipidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan max. 3 bulan atau denda max. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)	Tindak Pidana Pelanggaran

UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

No.	Aturan		Keterangan Perbuatan	Sanksi	Kategori Perbuatan
	UU	Pasal
1.	7/1981	Ps. 6 ayat 1, Ps. 7 ayat 1, Ps 8 ayat 1, Ps. 13 ayat 1 Jo. Ps. 10 ayat 1	1.      Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan (Ps. 6 ayat 1); 2.      Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan ke Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Ps. 8 ayat 1); 3.      Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan (Ps. 8 ayat 1); 4.      Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenagakerjaan diperusahaannya (Ps. 13 ayat 1).	Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Ps. 10 ayat 1	Tindak Pidana Pelanggaran

Disamping itu juga terdapat sejumah tindak pidana yang diatur di undang-undang lainnya yang terdapat korelasi dengan advokasi pidana perburuhan atau ketenagakerjaan, di antaranya adalah:

1.     Penggelapan Pasal 372 KUHP, di mana pasal ini juga dapat digunakan dalam upaya advokasi pidana pengupahan (upah tidak dibayarkan dan upah lembur) dan tindak pidana iuran jaminan sosial yang tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan padahal upah telah dipotong;

2.     Wajib lapor Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dimana pasal ini juga dapat digunakan untuk menjerat perusahaan-perusahaan nakal yang dalam praktiknya selalu menggunakan alasan PHK karena efisiensi yang diakibatkan karena kerugian perusahaan, yang nyata-nyata alasan tersebut hanyalah bohong belaka.

Pembedahan Unsur-Unsur Pidana Perburuhan

Sebagaimana telah diulas dalam pemahaman mengenai pidana materiil, di mana terdapat unsur subjek hukum, perbuatan atau tindak pidana, dan sanksi pidana. Sebagai langkah awal sebelum melaporkan suatu dugaan tindak pidana ke kepolisian atau PPNS, maka kita perlu membedah unsur-unsur suatu tindak pidana tersebut.

Berikut sejumlah contoh membedah unsur-unsur pasal pidana yang dapat dikenakan pada pengusahan:

Pembayaran upah di bawah upah minimum

Pasal 185

(1)   Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat

      (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160

      ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

      lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan

      paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupah).

Pasal 90 ayat 1 jo Pasal 185 ayat 1 UU Ketenagakerjaan
UNSUR	Korban/Pelaku	Bukti-bukti yang dibutuhkan
Barang siapa melanggar	Pengusaha sebagai Pelaku & buruh sebagai korban	-          Slip gaji terakhir atau print rekening koran untuk mengetahui gaji terakhir dikirim; -          Fotocopy buku tabungan; -          Kartu karyawan; -          Perjanjian kerja; -          dll
Membayar upah lebih rendah dari upah minimum
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupah).

Tidak membayarkan upah lembur

Pasal 187

(1)   Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayata (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp, 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78 ayat 2 jo Pasal 187 ayat 1 UU Ketenagakerjaan
UNSUR	Korban/Pelaku	Bukti-bukti yang dibutuhkan
Barang siapa melanggar	Pengusaha sebagai Pelaku & buruh sebagai korban	-          Slip gaji terakhir atau print rekening koran untuk mengetahui gaji terakhir dikirim; -          Fotocopy buku tabungan; -          Kartu karyawan; -          Perjanjian kerja; -          Pernyataan kesediaan lembur; -          Daftar hadir lembur; -          dll
Wajib membayar upah kerja lembur
dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp, 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kewajiban pengusaha membayar upah

Pasal 186

(1)   Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 90 ayat 1 jo Pasal 185 ayat 1 UU Ketenagakerjaan
UNSUR	Korban/Pelaku	Bukti-bukti yang dibutuhkan
Barang siapa melanggar	Pengusaha sebagai Pelaku & buruh sebagai korban	-          Slip gaji terakhir atau print rekening koran untuk mengetahui gaji terakhir dikirim; -          Fotocopy buku tabungan; -          Kartu karyawan; -          Perjanjian kerja; -          Surat keterangan dari dokter; -          Surat keterangan sedang menjaankan tugs negara; -          Surat tugas menjalankan aktifitas kegiatan serikat; -          dll
pengusaha wajib membayar upah apabila :  a.      pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; b.      pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;  c.      pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membabtiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;  d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan  i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Situasi Penegakan Hukum Pidana Di Sektor Perburuhan

Privatisasi Kasus Pidana Perburuhan

Kasus-kasus pidana perburuhan yang diperiksa secara perdata di PHI.

Perdamaian 

Polisi seringkali menawarkan perdamaian.

Kriminalisasi Buruh vs Kriminalisasi Pengusaha

Menkriminalisasi buruh yang memperjuangkan hak-haknya, Dengan mengkriminalisasi, buruh dipaksa menerima kesepakatan yang sudah dibuat secara sepihak oleh Pengusaha.

Undue Delay Dalam Laporan Tindak Pidana Perburuhan

1.      Penerimaan yang sangat sulit dalam membuat laporan;

2.  Ketidaktahuan aparat/penyidik tentang tindak pidana perburuhan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya perspektif pidana perburuhan di kepolisian. Banyak kasus buruh terhenti karena keerbatasan kemampuan penyidik;

3.      Penanganan oleh unit/desk yang tidak nyambung dengan karakteristik pidana perburuhan;

4.      Keraguan dan keengganan aparat dalam menindak pelaku-pelaku yang jelas melakukan Pidana Perburuhan;

5.      Pengawasan tidak berjalan efektif;

6.      Tidak paham dengan peraturan Perundang-undangan sehingga tindakan Penyidik tidak memenuhi rasa keadilan substantifL

7.      Tidak ada unit khusus yang menangani Perburuhan sehingga kasus buruh direspon represif oleh Kepolisian,